Program BLSM saat ini terjadi banyak salah sasaran. Hal ini bukan  karena dukungan data tidak valid, namun juga karena tidak maksimalnya langkah pemerintah mengantisipasi dampak setelah kenaikan. Uang Rp.150.000,- hanya cukup menutupi kenaikan ongkos. Padahal, rakyat miskin terbebani juga oleh kenaikan lainnya akibat naiknya ongkos tarif transportasi.
Direktur Konsorsium untuk Transparansi Informasi Publik (KUTiP) Suta Widhya mengata
kan, bahwa tindakan menaikkan harga BBM bagi kendaraan umum adalah bukti ketidakmampuan pemerintah berpikir logis dan adil. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kenaikan selektif saja yang harusnya diterapkan. Sehingga mekanisme pembelian di SPBU sajalah yang harus dipikirkan.
“Inilah ketidaklogisan cara berpikir pemerintah dan anggota Dewan dalam berpikir. Mereka hanya gebyah uyah saja demi mengurangi beban subsidi, padahal rakyat miskin hendaknya diproteksi bukan sekedar memberi BLSM yang tidak mendidik dan rawan korupsi.”image