Kesholehan sosial dapat terlihat di dalam sebuah pergaulan komunitas. Semua ini, katanya, terlihat dalam fenomena aktivitas Paguyuban Jambu (Jati Pulo Kota Bambu) yang keanggotaannya lebih seratusan orang.Sebagai Ketua RW 09 Kota Bambu, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Poniman ST., menjelaskan bagaimana setiap bulannya warga di kelurahan Jati Pulo dan Kelurahan Kota Bambu Utara itu bersatu dalam sebuah paguyuban dengan Kegiatannya antara lain melakukan aktivitas sosial dengan iuran Rp.25.000 per orang per bulan, dengan perincian untuk arisan (Rp.5.000); Sosial (Rp.5.000);kas arisan(Rp.5.000);santunan (Rp.3.000);Konsumsi (Rp.7.000).Menurut Poniman, adalah nilai-nilai kebersamaan yang dibangun sejak paguyuban didirikan oleh para pendirinya sekitar 30 tahun silam.

Sejak 1980 Paguyuban Jambu yang awalnya dimulai oleh 7 orang pendiri kini sudah mampu memberikan dana santunan kematian terhadap anggota Paguyuban sebesar Rp.1 juta kepada para ahli waris; santunan sebesar Rp.700.000 kepada pasangan Kepala Keluarga; santunan bagi kematian anak; dan Rp.400.000 kepada tamu dari keluarga tersebut apabila ia meninggal selama tinggal di rumah sang tuan rumah. Selain itu, andai ada anggota paguyuban yang sakit, maka ada iuran kepedulian kepada pasien/si sakit yang dibebankan sebesar Rp.5.000 per anggota paguyuban dengan cara mengambil dana cadangan yang ada terlebih dahulu. Kemudian, pada saat pertemuan bulanan, maka iuran wajib Rp.25.000 akan ditambahkan dengan tambahan iuran insidental tersebut.

Poniman yang mempunyai suara tidak kalah dengan “Didi Kempot” bila bersenandung lagu-lagu Jawa ini ternyata juga menjadi Ketua Ikatan Ketua Rukun Warga di Wilayah Jakarta Barat. Ia banyak mempunyai gagasan demi membangun generasi muda di wilayah tempat ia tinggal. Terbukti selama menjabat sebagai pengurus RW , jumlah pelaku tindak pidana narkoba jauh merosot bahkan dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. Hal itu adalah berkat usaha gigihnya bersama jajaran pengurus RT yang ada dalam membina kaum muda yang menjadi generasi penerus dengan pendekatan persuasif yang dapat mengarahkan para pencandu narkoba tertinggi di wilayah Jakarta Pusat itu kini sudah menjadi wilayah bersih narkoba.

Prestasinya menciptakan lingkungan bersih narkoba sebagai Ketua RW 09 Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat , bukanlah tanpa perjuangan berat. Namun, Poniman bersikap tegas menghadapinya dengan diawali cara persuasif. Ia katakan kepada para pelaku narkoba, agar jangan coba-coba melakukan di lingkungan warga sekitar dengan menanamkan rasa MALU bila terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Bahkan ia bekerjasama dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Daerah (BND) Propinsi DKI Jakarta dengan memberikan advokasi dan berbagai jenis binaan lainnya agar penyakit masyarakat (narkoba) hengkang dari wilayah RW 09 dan sekitarnya. Alhamdulillah, akhirnya kerja keras Poniman beserta jajaran Ketua Rukun Tetangga (RT) lambat laun tercapai. Kini Kelurahan Kota Bambu Utara, khususnya di RW 09 bersih dari narkoba. Masyarakat dapat “mengobati” dirinya sendiri dengan jalan menciptakan kegiatan positif yang bermanfaat bagi dirinya sendiri.

Saat ini ia tengah merancang Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang berlokasi di RW 05, Kelurahan Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat. Poniman menegaskan, melalui TBM ia mengharapkan masyarakat dapat menjadi penggemar bacaan-bacaan masyarakat yang secara tidak langsung meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya anak-anak dan remaja. Diharapkan TBM akan mempunyai usaha sebagai layaknya toko buku melalui kerjasama dengan sejumlah penerbit buku-buku pelajaran dengan system konsinyasi dan dengan system pembagian keuntungan yang kompetitif, dimana toko buku itu dapat menjualnya kepada sekolah-sekolah di sekitar Kecamatan Tanah Abang atau di luar wilayah kecamatan.

Tipikal gaya bicara Camat Senen Hidayatullah agak blak-blakan. Sehingga mencerminkan sifat terbukanya kepada semua kalangan masyarakat dan ketegasannya dalam bersikap. Termasuk menggusur PKL yang tidak mematuhi aturan Perda tentang PKL di DKI. Ia miris melihat jual beli lahan lapak yang terjadi di wilayahnya meski PKL tersebut sudah lebih 25 tahun bercokol di sana seperti yang berada di sekitar belakang Toko Gunung Agung dan sudut-sudut fasilitas umum lainnya di wilayah Kecamatan Senen. Karena ketegasannya itulah tak heran ia dijuluki sebagai “camat bulldozer” dalam bersikap, dimana ia akan gusur rintangan-rintangan yang ada di depannya tanpa ragu. Jadi, ia disebut bulldozer karena ketegasannya bukan saja dalam membersihkan areal pedagang kaki lima pakaian bekas yang menghambat jalan-jalan di seputar kawasan Senen,tetapi juga para pencoleng yang kerap beraksi di sekitar wilayahnya. Tentu saja dalam aksi penertiban Camat turun langsung memonitor satpol PP Kecamatan Senen yang kadang bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam membersihkan premanisme di wilayah Senen. Kini Kecamatan Senen relatif aman dan bersih.

Prinsipnya, mana yang tinggi manfaatnya menjadi ukuran dirinya dalam mengambil keputusan. Itu sebabnya, ia pun mewakafkan waktunya hingga malam hari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak sempat mendapatkan layanan kecamatan pada jam kerja normal.

Pelayanan malam hari yang dilakukan Camat Senen merupakan terobosan baru dengan tujuan mengakomodasi pihak-pihak yang kesulitan mendapatkan pelayanan pada pagi hingga sore hari karena sibuk bekerja dan berbagai alasan lainnya .Pelayanan Malam Terpadu yang disediakan oleh Camat Senen Hidayatullah melayani warganya yang tersebar di 514 RT dan 47 RW dengan jumlah kelurahan ada 6 kelurahan.Total penduduk di Kecamatan Senen ada sekitar 150.000 jiwa.

Pria gemuk ini selama menjabat sejak 2006 hingga saat ini (2010) telah melakukan perubahan signifikan di wilayah Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Wilayah yang sebelumnya dianggap sebagai gudang copet dan tindak pidana kriminal lainnya, kini sudah berubah jauh lebih aman. Ia mengawali dinasnya sebagai staf di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur pada tahun 1982. Kemudian mengikuti pendidikan APDN mulai 1985-1989, hingga kemudian ia ditarik sebagai staf bagian pemerintahan di Pemkot Jakarta Timur.Karirnya terus menanjak sehingga ia menjadi wakil Camat Ciracas; wakil Camat Makasar; wakilCamat Kemayoran (2004-2005), hingga akhirnya sejak 2006 hingga tahun 2010 ini masih menjadi Camat di Kecamatan Senen.

Menurut Hidayatullah, Tunjangan Kerja Daerah (TKD) yang kini telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menuntut pelayanan masyarakat yang prima untuk langsung dapat diwujudkan demi menunjang reformasi birokrasi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk kemudahan, ketepatan dan kenyamanan pelayanan.

Gubernur DKI Fauzi Bowo meminta agar TKD menjadi pacuan dalam mendorong aparatur untuk bekerja lebih efektif dengan nilai kinerja yang baik setiap SKPD baik tingkat Kelurahan Maupun Kecamatan. Salah satu upaya ini Pemerintah Kecamatan Senen Jakarta Pusat kegiatan pelayanan malam yang berbasis pada IPTEK telah dilakukan dengan kegiatan pelayanan terpadu dengan menyertakan beberapa SKPD dan unit terkait dalam mem-blow up masalah-masalah pelayanan terintegrasi yang dibutuhkan masyarakat secara langsung, diantaranya, pelayanan konsultasi KB, Posyandu, Pertanahan, Kependudukan dan sarana jalan lingkungan oleh PU AIR dan Jalan.

Menurut Camat Senen Hidayatullah, pelayanan terpadu adalah upaya mengefektifkan serta mereposisi pelayanan yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. TKD salah upaya kepekaan dalam mempercepat reformasi ditubuh birokrasi dengan kinerja yang kompetensi, karena pertimbangan kepuasan masyarakat akan menjadi kunci untuk aparatur dapat mengenal lebih dekat dengan warganya termasuk komunikasi problematika yang muncul untuk dapat diselesaikan dengan tuntas dan cepat.

Sylviana Murni Walikota Jakarta Pusat menangapi dengan positif kegiatan yang dilakukan Kecamatan Senen menjadi hal yang harus ditindak lanjuti oleh seluruh Kecamatan lain di Jakarta Pusat, pasalnya pelayanan malam hari yang secara langsung dengan menjemput bola dilakukan sampai pada level yang paling bawah RT/RW sangat inovatif untuk dikembangkan. Komunikasi pelayanan dengan warga akan lebih hidup dimana aparatur dapat langsung melakukan aksi kinerja secara internal dalam penyelesaian yang muncul dimasyarakat. Secara eksternal komunikasi dengan IPTEK juga dikembangkan, karenanya peran lurah dituntut optimal untuk dapat berhubungan langsung dengan tekhnologi komunikasi sebagai sarana efektif. Minimal, aparat pengambil kebijakan dapat lebih tanggap dengan mendapat informasi warga via komunikasi teleconferences.

]]> http://www.suaratokoh.com/bukan-sekedar-camat-bulldozer/feed http://www.suaratokoh.com/syahrul-kita-harus-tahu-bagaimana-menjadi-bangsa-besar http://www.suaratokoh.com/syahrul-kita-harus-tahu-bagaimana-menjadi-bangsa-besar#comments Mon, 06 Apr 2009 04:12:01 +0000 hans http://www.suaratokoh.com/?p=560 Di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat ada 235.290 orang yang mempunyai hak pilih pada Pemilu 9 April 2009. Menurut Ketua KPUD Kabupaten Lima Puluh Kota, Syahrul SH, para calon pemilih sudah diupdate sejak 20 Nopember 2008 dan menghitung para calon pemilih tetap (DPT) yang mempunyai hak memilih pada D-day, 9 April 2009.

“Sehingga bila ada yang ingin memilih di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka seharusnya membawa form A5, yaitu dengan meminta di PPS tempat asal dan segera melaporkan di PPS yang ada wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota,” demikian jelas Syahrul saat ditanya seandainya ada orang yang akan memakai hak pilihnya tetapi tidak tercatat di TPS bersangkutan. Hal itu mengingat ketersediaan surat suara hanya 2,5 % dari DPT yang ada di setiap TPS. Para pemakai Formulir A5 pun hendaknya mempunyai alasan karena tugas atau hal penting, seperti caleg yang ada dalam daerah pemilihan. Karena ingin mengetahui kondisi di lapangan, maka caleg DPR RI, mungkin saja ada yang ingin memberikan suara di wilayah tempat ia dicalonkan,” demikian dijelaskan oleh Syahrul SH, Selasa (24/3) pagi di Kantor KPUD Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

Syahrul mengritik banyaknya politisi yang lupa hakekat Pemilu. Menurutnya, sewajarnya mereka yang menjadi caleg ingat akan makna alinea ketiga pada pembukaan UUD 1945, yaitu “dorongan keinginan luhur untuk mendirikan negara….” jelas Syahrul lebih lanjut. Apabila semua itu disadari, maka para politisi yang melakukan kompetisi dalam Pemilu ini akan mampu menahan diri melakukan kecurangan dan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Lulusan Fakulatas Hukum Universitas Andalas ini serius menyosialisasikan alinea ketiga UUD 1945 dengan cara, pertama, mengundang media massa agar menyadari, bahwa suksesnya Pemilu 2009 dengan cara rakyat harus diingatkan tentang makna paragraf ketiga pembukaan UUD 1945. Kesempatan kedua, membuat undangan kepada para ketua dan sekretaris partai dengan menyampaikan hal yang sama. Dan yang terakhir, mengundang kepada seluruh jajaran KPUD, PPK (65 orang) dan Ketua PPS (76 orang), bahwa suksesnya Pemilu 2009 akan terjamin apabila semua pihak memahami alinea ketiga pada Pembukaan UUD 1945.

Bahkan sosialisasi dengan Linmas di semua kecamatan sekabupaten Lima Puluh Kota juga ia sampaikan tentang pentingnya semua orang memahami dan mengamalkan alinea ketiga dalam pembukaan UUD 1945. Namun, ia menyanyangkan, sedikit sekali media massa yang mau menyampaikan apa yang telah ia katakan. Ini membuat pemuda energik Syahrul menjadi prihatin.”Apakah karena UUD 1945 sudah empat kali diamandemen? Sehingga kita harus reposisi kehidupan ketatanegaraan kita ini?” Tanya Syahrul hampa, seakan menjadi manusia yatim piatu di tengah hiruk pikuk kompetisi demokrasi yang akan dilaksanakan 9 April 2009.

“Ada yang tercerabut dari sebagian anak bangsa  ini, yaitu tidak mengakui kekalahan dan kadang anarkis bila kalah dalam sebuah kompetisi,” kata Syahrul lebih lanjut. Orang kini susah mencontoh yang benar. Lihatlah Barack Obama pernah gagal tahun 2000 menjadi anggota Senat, tapi pada tahun 2005 mampu meraih kursi di Senat, dan hanya berselang tiga tahun kemudian putra terbaik bangsa Amerika Serikat itu mampu menjadi Presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat.

Melihat contoh di Amerika, Syahrul teringat petuah seorang tua saat KKN di Padang Tonggak, Lubuk Basung, “Soeharto tahu bahwa bangsa ini adalah salah satu bangsa terbesar di dunia ini, tetapi ia tidak tahu bagaimana bangsa ini menjadi besar. Untuk itulah, maka kita harus pikir lagi bagaimana kita menjadi bangsa besar di kancah internasional.”

Menurutnya, meski Perawang yang berada di Kabupaten Siak, Riau adalah daerah yang teramai dan terpadat penduduknya, namun aktivitas usaha belum juga mampu memakmurkan seluruh penduduk yang ada di salah satu daerah di propinsi Riau yang kaya akan minyak dan hasil bumi lainnya ini . Masalah ketenagakerjaan dan sengketa tanah masih sering meminggirkan masyarakat di sini bila berhadapan dengan kekuatan ekonomi yang besar.

“Seringkali penduduk di Kabupaten Siak menjadi lemah bila berhadapan dengan kepentingan pengusaha yang memang unlimited dalam permodalan,” kata Ruspandin berapi-api.

Untuk membela kepentingan rakyat kecil, maka Ruspandi memilih Partai Kedaulatan sebagai alat perjuangan. Hal itu dikatakannya Rabu (25/3) malam di rumahnya, Jl.Cendana No.59 KPR I Perawang. Pilihan Partai Kedaulatan bukanlah tanpa perhitungan yang matang. Sebab, sebelumnya ia pun sudah mengamati berbagai partai lain yang membawa ideologi nasionalisme, namun pada kenyataannya ia kecewa lantaran ternyata nasionalisme semu saja yang dikobarkan oleh partai-partai tersebut.

“Melalui perjuangan di Partai Kedaulatan– partai yang baru ini– justru semangat kedaulatan rakyat dibangun dari bawah, yaitu kesadaran bahwa sebenarnya rakyatlah yang seharusnya berdaulat bukan pemerintah yang berdaulat terhadap rakyat,”kata Ruspandin berapi-api. Selama ini dominasi negara justru melemahkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Lihatlah Program BLT yang sebenarnya tidak mendidik, padahal andai dilakukan secara elegan, misalnya diberikan dalam bentuk modal usaha maka hal itu justru akan membangun semangat dunia kewirausahaan di kalangan masyarakat. Tapi, pada kenyataannya justru pemerintah membuka ekpansi para pemegang kapital besar dengan membuka perizinan bagi mini-mini market yang mereka adalah kepanjangan tangan dari pemodal raksasa. Akibatnya, pelaku usaha mikro tersingkir. Padahal mereka telah sejak awal menciptakan pasarnya. Dalih bahwa mini market membuka lapangan kerja adalah sebuah pembodohan, karena di sisi lain mematikan semangat usaha tradisional di masyarakat. Sebab, dengan frenchise yang ditawarkan oleh Indomart, Alfamart dan lainnya justru hanya melahirkan pengusaha instant yang karena punya uang, mereka berlomba-lomba melakukan kerjasama retails di pemukiman penduduk. Ruspandin melihat, warung-warung dan toko tradisional menjadi sulit berusaha karena kalah atau bahkan mati bersaing. Sebab, konsumen kadang lupa fasilitas AC dan karyawan serta biaya lainnya yang ditanggung oleh pemilik (kerjasama) minimarket dibebankan kepada konsumen melalui mekanismen penerapan harga yang sistematis.

Bila kelak Ruspandi terpilih sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten Siak dari Dapil 4 Kecamatan Tualang, maka aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi akan sangat ia perhatikan. Lelaki kelahiran Tebing Tinggi, 23 Desember 1962 ini adalah karyawan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang. Berputra tunggal, Raja Fikri Ilham dari istri bernama Afridawati Tanjung merupakan aktivis HMI sewaktu kuliah Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, jurusan Teknik Kimia. Selain sebagai Insinyur Teknik Kimia, Ruspandin dikenal juga sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di perumahan dan di lingkungan tempat ia bekerja. Tak heran bila keyakinannya akan mendapatkan amanah dari masyarakat Kecamatan Tualang, juga didukung oleh Ketua DPC Siak Partai Kedaulatan, Asep Komara. “Ia sangat loyal pada partai, bahkan partai ‘lebih hidup’ dengan kehadiran Ruspandin”, komentar Asep di sela-sela perbincangan yang memakan waktu hingga larut malam.

]]> http://www.suaratokoh.com/ruspandin-hasmin-perhatikan-pemberdayaan-ekonomi-rakyat/feed http://www.suaratokoh.com/sutan-sulaiman-segudang-prestasi-melahirkan-putra-terbaik-bangsa http://www.suaratokoh.com/sutan-sulaiman-segudang-prestasi-melahirkan-putra-terbaik-bangsa#comments Sat, 28 Mar 2009 05:32:27 +0000 hans http://www.suaratokoh.com/?p=545

Di Payakumbuh, Sumatera Barat lulusan SMA Negeri 1 Payakumbuh, Jl. Merapi No.4 Tiakar 26233, Payakumbuh merupakan sekolah dengan segudang prestasi. “Sekolah ini melahirkan putra terbaik bangsa. Tidak kurang 16 orang lulusan SMA ini yang telah menjadi jenderal di TNI maupun di Kepolisian. Mereka antara lain Djasri Marin, Fahmi Firdaus dan lainnya. Juga SMA ini melahirkan para pengusaha skala nasional maupun lokal seperti Nasrul Chas dan lainnya. Bukan itu saja, bahkan saat ini Walikota Payakumbuh H. Josrizal Zain dan Bupati Lima Puluh Koto Amri Darwis merupakan alumni SMA Negeri 1 Payakumbuh. Mereka semua tercatat dalam daftar alumni yang membentuk semacam paguyuban dengan nama IKESMA,” demikian kata Kepala Sekolah SMA Negeri Payakumbuh Sutan Sulaiman Spd.pada Selasa (24/3) pagi di Payakumbuh.

Saat ini status sekolah menjelang keluar SK RSBI (Rintisan Sekolah Berbasis Inrternasional) yang rencananya akan turun Juni 2009. Dengan adanya SK RSBI yang menyatakan bahwa sekolah berbasis internasional, maka kualitas pendidikan di sekolah tersebut dinilai sama dengan standar sekolah-sekolah di luar negeri. Kurikulum yang diadopsi pun dari Cambrigde dan mengadakan kerjasama (MoU) dengan SMA Negeri 81, Jakarta demi kemajuan pendidikan. Dengan jumlah siswa 1032 siswa yang memenuhi 27 ruang kelas untuk kelas 1, 2 , dan 3 masing-masing 9 ruang.

Dua tahun tahun terakhir ini SMA Negeri 1 Payakumbuh sudah meluluskan 23 orang siswa yang menempuh 2 tahun saja dalam pendidikan (ekselerasi). Selain itu sekolah ini mempunyai kelas unggulan, selain kelas regular. Dalam enam tahun terakhir meluluskan 1.653 orang siswa . Bahkan dalam empat tahun ini mencatat kelulusan 100% dengan prosentase di atas 50% kelulusan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan swasta, STPDN/AKABRI/STAN.

Peningkatan kualitas proses belajar mengajar dituangkan dalam lima program kerja, yaitu: Mengaktifkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)sekolah, pembentukan kelompok diskusi terbimbing, peningkatan disiplin sekolah, peningkatan layanan perpustakaan, dan pendayagunaan laboratorium IPA dan Bahasa.

Prestasi siswa sejak 2003-2008 antara lain:1) Juara I Lomba Cipta Teknologi di tingkat Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. 2)Juara I Kejuaraan Karate Putri di tingkat Nasional. 3)Juara I & III Olimpiade Fisika tingkat Payakumbuh. 4) Juara III Olimpiade Kimia tingkat Payakumbuh 5)Juara I,II &III Olimpiade Biologi tingkat Payakumbuh. 6)Juara I Disain Teknologi tingkat Nasional. 7)Juara I Lomba Debat Nahasa Inggeris se-Sumatera Barat. 8)Juara I Olimpiade Biologi tingkat Payakumbuh 9) ikut menjadi personel Paskibraka di tingkat Nasional mewakili Propinsi pada tahun 2008 di Jakarta. Untuk itulah ia menanamkan disiplin yang ketat dalam proses pengajaran di sekolah. Bukan itu saja, demi mempertahankan nama harum SMA Negeri 1 Payakumbuh, Sutan pun aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh para alumni sekolah tersebut dengan tujuan mendapatkan informasi luas dari para alumni yang sukses.

Menurut Sutan Sulaiman, capaian prestasi sekolah SMA Negeri 1 Payakumbuh yang telah mampu menghasilkan generasi penerus yang handal di tingkat propinsi tapi juga nasional tidak akan menjadi kebanggaan apabila mereka “lupa kacang pada kulitnya”. Ia menyindir, perilaku alumni yang enggan mampir ke sekolah dalam memberi informasi meski datang ke Payakumbuh.

“Beruntunglah ada IKESMA yang dapat mempertautkan memori para guru dan alumni yang pernah bersekolah di SMA Negeri 1 Payakumbuh. Data base para alumni terkumpul semuanya di IKESMA ,“ harap Sutan Sulaiman. Semoga harapan yang bijak ini dapat ditangkap oleh para panitia yang menyelenggarakan acara-acara reuni IKESMA setiap tahunnya.

]]> http://www.suaratokoh.com/sutan-sulaiman-segudang-prestasi-melahirkan-putra-terbaik-bangsa/feed http://www.suaratokoh.com/ayi-senjaya-berpolitik-mesti-santun-dan-berani-ambil-resiko http://www.suaratokoh.com/ayi-senjaya-berpolitik-mesti-santun-dan-berani-ambil-resiko#comments Sat, 28 Mar 2009 04:37:20 +0000 hans http://www.suaratokoh.com/?p=541

Bagi seorang politisi yang bijak, berpolitik hanyalah sebagai sarana untuk berbakti kepada masyarakat luas. Demikianlah yang disadari oleh Ayi Senjaya dalam perjalanan hidupnya di dunia politik. Sehingga ia tak kecewa saat 10 bulan menjelang akhir masa jabatannya pada tahun 2004 dicopot dari PDIP karena tak mengikuti petunjuk pimpinan partai yang harus memenangkan salah satu calon pasangan Cabup dan Cawabup Kabupaten Garut kala itu.

”Bagi saya, berpolitik mesti santun dan harus berani ambil resiko meski dipecat sekalipun,” kata Ayi. Laki-laki berkacamata minus ini menolak untuk memenangkan pasangan yang diarahkan oleh pimpinan PDIP, karena menyadari bahwa pasangan tersebut bermasalah dalam hal kinerja kepemimpinannya. Untuk itu ia rela dipecat dan sempat pindah ke PNBK sampai akhirnya ia memutuskan untuk bergabung di Partai Pelopor.

Menurut Ayi, saat ditemui pada Jumat (20/3) sore di Kantor DPC Partai Pelopor Kabupaten Garut, Jl. Jenderal Sudirman, Garut, Jawa Barat pilihan pada Partai Pelopor karena dianggapnya partai inilah yang paling konsisten dalam menjalankan ajaran Bung Karno yang terangkum dalam Trisaksi, yaitu berdaulat dalam politik; berdaulat dalam ekonomi; dan berkepribadian dalam budaya nasional.

Kesemua ajaran Bung Karno ini adalah ciri khas perjuangan Partai Pelopor dalam membentuk karakter bangsa yang sepanjang berdirinya Negara ini selalu mengalami rongrongan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri adalah akibatnya paham-paham primordial dan paham feodalis yang membuat bangsa ini lambat berkembang. Sedangkan ancaman dari luar negeri, adalah pengaruh budaya Barat yang tidak cocok bagi karakter bangsa yang mendiami nusantara ini, jelas Ayi sambil memberikan komparasi dengan apa yang dilakukan oleh Jepang, Cina dan India dalam mempertahankan budaya nasional mereka.

Ayi melihat Partai Pelopor di Kabupaten Garut merupakan tempat yang cocok dalam menyemai bibit-bibit nasionalisme anak bangsa. Karakter alam dan budaya Jawa Barat yang pernah membesarkan Bung Karno pada awal-awal pergerakan nasional cukup mempengaruhi jiwa masyarakat Kabupaten Garut yang nasionalis dan religius. Di samping itu, menurutnya, hubungan komunikasi di antara Partai Pelopor sangat kental rasa solidaritasnya.

Karena Ayi telah berpengalaman sebagai anggota Dewan tingkat DPRD Kabupaten, maka ia mengerti apa yang diinginkan rakyat saat ini. Sesuai program kerja Partai Pelopor, maka tema-tema kampanye yang disampaikan via door to door adalah bagaimana rakyat ini mendapatkan hak-haknya di bidang pemenuhan hak pendidikan; hak menerima kesehatan; dan hak memperoleh pekerjaan dapat lebih terjamin. Ia yakin saja semua itu bukan saja dibebankan pada Negara dan pemerintahan yang berkuasa, tapi juga membuka kesempatan semua pihak untuk berkontribusi. Oleh karena itu ia dan kawan-kawan dari Partai Pelopor menjalankan usaha pemenuhan bibit tanaman keras yang ada sekitar jalan antara Terminal Guntur - Galumpit. Selain bernuansa bisnis, menurutnya, semua jenis bibit tanaman tersebut dapat berfungsi menjaga kelestarian tanah dari bahaya erosi, tanah longsor maupun bah.

]]> http://www.suaratokoh.com/ayi-senjaya-berpolitik-mesti-santun-dan-berani-ambil-resiko/feed http://www.suaratokoh.com/alice-monoarfa-kaum-perempuan-lebih-peduli-rakyat http://www.suaratokoh.com/alice-monoarfa-kaum-perempuan-lebih-peduli-rakyat#comments Sun, 22 Mar 2009 13:42:09 +0000 hans http://www.suaratokoh.com/?p=536 Perempuan lajang kelahiran Palu 19 September 1974 adalah aktivis perempuan yang fokus dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob) di Jakarta. Alice Monoarfa, SE MM. atau biasa dipanggil Alice, antara lain giat membantu di LSM Cerdas Bangsa, di Jakarta yang memperjuangkan pendidikan luar sekolah bagi anak-anak tidak mampu dan penyelenggaraan diskusi-diskusi di bidang ekosob. Pilihannya di Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sebagai kiprah nyata di jalur politik. Demikian dikatakan Alice, Minggu(22/3) sore di Jakarta.

Menurut Alice, PDK adalah partai yang memperjuangkan demokrasi kebangsaan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai calon legislatif (caleg)PDK dari Dapil Propinsi Sulawesi Tengah, ia bertekad mewujudkan demokrasi kebangsaan masyarakat Palu demi kesejahteraan rakyat sebagai yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Adanya quota 30 persen untuk keterwakilan perempuan di parpol sangat disetujui oleh Alice. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyetujui suara terbanyak sebagai orang yang berhak mendapatkan kursi di legislatif dianggap akan merugikan perempuan. Sebab, kampanye perempuan memilih perempuan dirasakan sangat sedikit sosialisasinya ditambah lagi masih terjadi diskriminasi hak-hak politik kaum perempuan di parlemen. Namun, ia yakin seandainya terpilih sebagai anggota DDPR RI periode 2009-2014, maka hak-hak kaum perempuan akan ia perjuangkan bukan saja dari aspek hak ekosob tapi juga hak-hak kesetaraan politik dan pendidikan. Termasuk Alice juga akan memperjuangkan perlindungan kaum perempuan dan anak-anak dari kejahatan traficking atau kejahatan perdagangan manusia yang selalu menjadi momok kaum perempuan dan anak-anak saat ini.”Mereka sering terperangkap lewat bujukan menjadi TKI di luar negeri (TKILN),” tuding Alice geram.

Menurut Alice, kaum perempuan akan lebih peduli rakyat karena sifat bawaannya yang penyayang, jauh dari ambisi materi sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Tapi, bukan maksudnya membuat dikotomi antara laki-laki dan perempuan di sini, karena perempuan pun tanpa kehadiran atau dominasi kaum laki-laki dunia tidak sempurna. Jadi, adanya quota 30 persen dalam kepengurusan partai dan dalam daftar caleg tetap (DCT) hendaknya juga terlaksana di dalam kenyataan di lapangan. Jangan sampai pimpinan partai berdalih, bahwa quota 30 persen sudah gugur dengan adanya sistem suara terbanyak sebagaimana yang diputuskan MK. Bukankah, kebijakan pimpinan partai juga akan sangat menentukan kepada siapa kursi di parlemen diberikan?

Partai Demokrasi Kebangsaan menurut Alice sangat peduli dengan kelestarian lingkungan hidup dimana saat ini sudah banyak terjadi kerusakan sehingga aneka bencana melanda tanah air, seperti tanah longsor dan banjir. Selain itu PDK juga memperhatikan hak-hak para nelayan yang dominan menjadi konstituen di wilayah Sulawesi. Bahkan suka diidentikan, PDK sebagai partainya orang Sulawesi karena adanya tokoh Prof. M.Ryaas Rasyid MA Ph.D., yang notabene putra daerah Sulawesi Selatan.

Tujuan Alice duduk di parlemen secara skala nasional akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang sangat krusial di masyarakat seperti hak-hak mendapatkan pekerjaan, pendidikan murah atau gratis, pelayanan kesehatan yang murah. Komitmen ini diyakini Alice hendaknya merupakan komitmen semua para caleg yang ada. “ Bila terpilih, maka semua komitmen ini wajib saya perjuangkan di gedung DPR-MPR RI. Oleh karena itu sebaiknya kaum perempuan memilih caleg perempuan pula. Perempuan mesti pilih perempuan,” tegas Alice menutup pembicaraannya.

]]> http://www.suaratokoh.com/alice-monoarfa-kaum-perempuan-lebih-peduli-rakyat/feed http://www.suaratokoh.com/yana-budiana-pelopor-memperjuangkan-hak-pendidikan-dan-kesehatan http://www.suaratokoh.com/yana-budiana-pelopor-memperjuangkan-hak-pendidikan-dan-kesehatan#comments Sat, 21 Mar 2009 03:56:35 +0000 hans http://www.suaratokoh.com/?p=531

Memimpin partai bukanlah hal yang mudah bagi seseorang karena majemuknya sifat para pengurus yang lain. Di eksternal banyak persoalan dengan konstituen yang menyangkut kinerja demikian juga di internal partai yang sering dipenuhi ambisi dan intrik. Namun tidak demikian bagi Yana Budiana, yang saat ini memimpin DPC Partai Pelopor Kabupaten Garut, dengan mudah membangun komunikasi yang baik. Lelaki muda energik Yana Budiana dapat menciptakan hubungan yang nyaman dan kondusif di internal maupun di eksternal partai. Hal itu dikatakannya pada Jumat (20/3) sore di Kantor DPC Partai Pelopor Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Terkait adanya fenomena caleg yang kurang serius dalam melakukan sosialisasi di wilayah pemilihan Kang Yana, demikian biasa dipanggil, “Yang penting niat baik, yaitu membangun komunikasi antara para caleg dan pengurus partai di DPC. Bila caleg sudah ada dalam daftar calon tetap (DCT), maka tidak mungkin dapat dicoret kecuali mengundurkan diri. Kami menyadari banyaknya kendala dari para caleg dalam Pemilu 2009 yang dianggap cukup panjang dilihat dari rentang waktu, tapi di DPC Garut yang utama adalah membangun soliditas dan solidaritas kepartaian. Kami menyadari, bahwa kemenangan Partai Pelopor adalah kemenangan untuk kita semua, termasuk kemenangan rakyat.” Demikian kata Kang Yana, Caleg DPRD Kabupaten  Garut Dapil 1 yang meliputi 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Garut Kota, Karangpawitan, Wanaraja, Sucinaraja, Pangatika, dan Cilawu

Partai Pelopor merasakan betapa susahnya masyarakat sejak ada kenaikan BBM, sementara aspirasi mereka tidak tersalurkan melalui Lembaga Perwakilan Rakyat yang seharusnya mampu menyampaikan aspirasi rakyat. Untuk itulah segenap pengurus Partai Pelopor di Kabupaten Garut mengampanyekan pentingnya penyediaan pendidikan yang murah dan terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat; penyediaan pelayanan kesehatan yang layak; dan penegakan hukum.

Penyediaan pendidikan yang murah dan terjangkau adalah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena melalui pendidikanlah suatu bangsa membentuk kehidupan yang lebih baik. Perjuangan Partai Pelopor untuk melahirkan peraturan yang menggratiskan biaya pendidikan sejak SD hingga SMA di Kabupaten Garut tidak semata kampanye sebelum mendapatkan kursi legislatif tapi sudah menjadi garis perjuangan. Hal itu kami sadari karena hampir 70% kaum menengah ke bawah yang tidak sempat mengeyam pendidikan yang layak. Partai Pelopor di Garut kini tengah mempersiapkan sekolah setingkat SMA untuk kelompok orang miskin sebagaimana yang telah kami lakukan secara nasional.

Di Bidang kesehatan, Partai Pelopor meminta pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan yang maksimal. Sebab, selama ini layanan kesehatan bagi orang miskin sering terjegal karena mentalitas sebagian aparat pemerintah yang belum paham makna “melayani”. Umumnya aparat pemerintah menganggap pelayanan yang baik (good service) hanya layak dilakukan pihak swasta. Nah, mentalitas seperti ini yang menjadi perhatian Partai Pelopor untuk merubah kondisi yang akut dan merusak kinerja aparat.

Demikian juga di bidang hukum, Partai Pelopor berjuang dalam pembenahan moral aparatur penegak hukum. Karena ternyata masyarakat Garut taat hukum, tapi justru hukum sering dilanggar oleh aparatur penegak hukum itu sendiri yang bermoral rendah, dimana lebih mementingkan materi dibanding mendahulukan idealisme.

Awalnya Amri Darwis dikenal sebagai sosok pengusaha muda yang sukses di Jakarta. Namun kemudian, dia memilih menjadi birokrat dengan menjadi Bupati Lima Puluh Kota karena ingin menyerap aspirasi masyarakat yang menginginkan dirinya menjadi pemimpin di daerah dimana ia pernah menyelesaikan sekolahnya SMA Negeri 1 Payakumbuh pada tahun 1966. Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini tengah memokuskan ke arah pembangunan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang sejahtera lahir batin sebagai amanat yang dipikul pemerintah daerah dalam bingkai NKRI.

Amri menyadari, bahwa ternyata pembangunan fisik saja tidak cukup menjamin pembangunan yang harmonis tanpa peningkatan kualitas dari aspek moral dan akhlak. Malah nampaknya pembangunan fisik ternyata mematikan atau memarginalkan seseorang apabila diukur secara material. Ukuran materi tiada habis-habisnya dalam memenuhi keinginan manusia. Oleh karena itu, sebagai Bupati Lima Puluh Kota, Amri Darwis, mencanangkan program “ babaliak basurau”, yaitu bukan saja demi memakmurkan mesjid tapi juga menguatkan perilaku masyarakat bukan saja “ka” atau “ke” seperti yang selama ini didengar “kasurau”. Bukan itu saja, program Amri Darwis juga mendukung pemerintahan nagari mengaktifkan BMAS (Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari), sesuai dengan filosofi Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sehingga mencirikan masyarakat Minangkabau yang agamis. Semua ini dikatakannya pada Kamis (5/3) di Kantor Bupati Lima Puluh Kota yang Bukit Limau Sari Lamak , Jalan Raya Payakumbuh- Pekanbaru Km.10, Bukit Limau Sari Lamak.

Kekuatiran Bupati bukan tanpa alasan. Karena ternyata di Sumbar sendiri sudah masuk upaya-upaya untuk menghancurkan moral generasi muda melalui narkoba. Menurut sumber-sumber yang layak dipercaya yang namanya narkoba sudah masuk sampai ke pelosok kanagarian. Di situ sudah pernah tertangkap sejumlah kasus kejahatan di bidang narkoba .

Wilayah Kabupaten yang berbatasan dengan Propinsi Riau. Untuk wilayah bagian Utara Kabupaten ini ada sentra produksi pertenakan unggas, antara lain di Kanagarian Mungka, dimana pertenakan menghasilkan sekitar 5 juta butir telur unggas per hari. Semua disuplai selain untuk Sumbar juga dikirim ke Jambi, Riau, Bengkulu. Dibagian Selatan, sentra pertenakan sapi dimana ada juga PTP.HMT dimana masyarakat mengupayakan apa yang ditransformasikan oleh PT.HMT dalam hal bertenak sapi. Sedangkan di bagian Timur ada perkebunan-perkebunan besar yang bergerak di bidang perkebunan karet dan sawit. Sementara di bagian Barat dipenuhi holtikultura, yaitu segala jenis sayur mayur. Dengan topografi berbukit dan berlembah dengan ketinggian 500-600m dpl. Secara geografis Lima Puluh Kota (asal kata koto identik dengan dusun) termasuk yang terluas di antara kabupaten lain di Sumbar. Jumlah penduduk sekitar 333.000 jiwa. Selama ini pusat pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota di wilayah yang sama dengan Kota Payakumbuh yang lahir 38 tahun lalu. Namun, dengan adanya kebijakan pemerintah melahirkan kota, maka sejak 15 Agustus 2008 diresmikanlah kantor baru yang berada di Bukit Limau Sarilamak, Jalan Raya Payakumbuh- Pekanbaru Km.10.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki luas 3.354 Km², yang secara administratif terbagi ke dalam 13 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kapur IX (723,36 Km²), kemudian diikuti oleh Pangkalan Koto Baru (712,06 Km²) dan Harau (416,80 Km²) serta Lareh Sago Halaban (394,85 Km²). Keempat kecamatan tersebut mencakup 67% luas Kabupaten, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Luak dengan luas 61,68 Km², kemudian diikuti oleh Situjuh Limo Nagari (74,18 Km²) dan Akabiluru (94,26 Km²). Selain dibagi atas wilayah kecamatan, wilayah kabupaten juga terbagi kedalam 76 nagari dan 384 Jorong.

Selama kepemimpinan Amri Darwis, Kabupaten Lima Puluh Kota terus berbenah diri memajukan masyarakat dengan menyediakan sekolah demi anak didik yang ada. Saat ini jumlah SD 367 unit yang tersebar di 13 kecamatan dan 76 nagari; SMP/Mts 46 unit; dan SMA dan SMK ada 9 unit. Juga terdapat Politeknik Universitas Andalas di sana.

Menurutnya, apabila penetapan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan suara terbanyak dilaksanakan dengan konsisten oleh partai politik, maka bisa jadi yang duduk menjadi anggota legislatif tidak lagi berdasarkan nomor kecil sebagaimana yang terjadi selama ini. Praktek money politic otomatis akan sirna dengan sendirinya dengan adanya putusan MK tersebut.

Sebagai kader Patai Kedaulatan, Dedy mendukung apa yang telah diputuskan oleh MK, namun ia tetap mengingatkan agar KPU dan pimpinan partai konsisten mengalokasikan quota perempuan sebagaimana yang termuat dalam UU No.10 Tahun 2008. Karenanya, adalah layak meski MK  memberikan keputusan yang memungkinkan “meminggirkan” kembali keterwakilan perempuan namun perlu diingat bahwa keberadaan 30 persen perempuan sesuai dengan semangat jaman yang menghendaki adanya perubahan di negeri ini. Dedy katakan demikian karena ia melihat sedikit sekali kader perempuan Partai Kedaulatan yang menjadi caleg di berbagai daerah pemilihan Riau, bahkan dari Propinsi Riau hanya satu orang perempuan yang menjadi caleg di DPR RI, yaitu dari Dapil I Riau.

Di daerah pemilihan tempat Dedy menjadi caleg DPRD, yaitu Dapil Kecamatan Rumbai - Rumbai Pesisir, pembangunan dinilainya agak ketinggalan dibanding daerah lain di Propinsi Riau. Ia menilai ketimpangan  terjadi karena selama ini para wakil yang dipilih acapkali lebih membela kepentingan daerah lain dibanding basis suara konstituennya. Padahal yang utama, si wakil fokus membela kepentingan Dapil tempat ia memperoleh suara pada pemilu.

Kelak bila ia terpilih, maka akan mengutamakan kemajuan dan kesejahteraan  masyarakat  di wilayah tempat ia terpilih. Bersama eksekutif di Kota Pekanbaru Dedy akan membuat produk perda yang mengakomodasi rakyat yang butuh pekerjaan, pelayanan kesehatan yang optimal, dan penyediaan sarana pendidikan  yang murah dan terjangkau. Semua itu akan terlaksana andai rakyat sadar meraih kedaulatannya yang selama ini dikuasai oleh penguasa atau birokrasi.

“Saatnya rakyat berdaulat dalam memperoleh kesejahteraan  sebagaimana  cita-cita pendiri republik ini pada 17 Agustus 1945. Dan bukti kedaulatan yang disuarakan partai kami, adalah bagaimana  ruang kaum perempuan dibuka selebar-lebarnya demi kiprah mereka di legislatif. Sebab menurut saya, guru yang  pertama kali mengajarkan manusia adalah seorang  ibu, yaitu bagian  dari kaum perempuan yang selama ini keterwakilannya masih kurang di parlemen,” tutup Dedy.