Nama Helmi Yahya sangat familiar di kalangan manapun di seantero republik ini. Ia sering muncul  sebagai moderator dan master of ceremony handal yang akrab dalam menghibur pemirsa televisi. Saat ini, anak pedagang kaki lima yang menjual kacamata bekas  ini  tengah diusung oleh DPD PDIP Sumatera Selatan (Sumsel)  sebagai  calon Wakil Gubernur Sumsel periode 2008-2013 . Ia berpasangan dengan Syahrial Oesman  yang masih menjabat (incumbent)sebagai Gubernur Sumsel.

Menanggapi kesiapannya menjadi wakil gubernur , Helmi mengatakan perjalanan meraih nomor urut kedua dari KPUD Sumsel  bukanlah hal mudah. Sebelumnya ia telah melewati beberapa kondisi yang kurang nyaman , misalnya   soal sikap kakaknya, Tantowi Yahya, yang mendukung bakal calon gubernur Alex Noerdin yang tak lain adalah saingan kuat Syarial, Helmi mengaku tidak masalah.Menurut dia,seluruh keluarga mendukungnya, termasuk Tantowi.

“Dalam keluarga, kami biasa saling menghormati. Sehingga bila kali ini  Tantowi mendukung Alex Noerdin itu hal biasa,biarkan saja. Perbedaan ini bukanlah sesuatu hal yang sifatnya mendasar,” tutur Helmi.Namun, kemudian iklan Tantowy dapat dinetralisi oleh Helmi karena  ternyata iklan tersebut jauh dibuat sebelum dirinya mengajukan diri sebagai calon wagub.

Bukan itu saja, sebelumnya Helmi dirusuhkan oleh kondisi dimana  ia  tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 4 September 2008 mendatang. Pasalnya, Helmi ternyata tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Sumsel yang menjadi syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih. Anggota KPUD Sumsel Ahmad Bakri mengatakan, berdasarkan Pasal 16 PP 6/2005,syarat bagi seseorang untuk didaftarkan sebagai pemilih minimal sudah tinggal di daerah pemilihan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum disahkannya daftar pemilih tetap.

“Tapi sekarang saya,istri,dan anak-anak, sudah tinggal di Jakabaring (Palembang),” ujarnya. Helmi mengaku tidak mempermasalahkan dirinya tidak dapat memilih pada Pilgub 4 September mendatang. Sebab menurutnya, hal itu sudah lumrah pada pilkada di daerah lain, toh yang penting hak dipilih-nya tidak gugur karena persoalan KTP.